Bima, Tujuhdetik.com— Puncak kekeringan pada musim kemarau di Kabupaten Bima diprediksi terjadi pada Agustus 2018. Sesuai hasil pendataan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima bersama sejumlah pihak berkaitan, sedikitnya ada 33 desa yang terdampak kekeringan yang terbagi pada 57 titik.
Menyusul kondisi tersebut BPBD mengusulkan kepada Bupati Bima untuk menetapkan status siaga darurat bencana alam kekeringan tahun 2018. Hal tersebut disepakati dalam pointer rapat koordinasi penanggulangan bencana alam kekeringan, inventarisasi wilayah ancaman dan dampak kekeringan yang digelar di ruang rapat BPBD Kabupaten Bima, Kamis (26/7/2018).
Sesuai prediksi Statiun Klimatologi Kelas I Lombok Barat, musim kemarau wilayah Kabupaten Bima diperkirakan mulai Juni hingga Desember 2018 mendatang. Menyusul kondisi tersebut BPBD dan stake holder berkaitan melaksanakan rapat koordinasi.
Kepala BPBD Kabupaten Bima, Ir HM Taufik Rusdin, M.Ap menjelaskan, sesuai hasil mapping dan invetarisasi BPBD bersama berbagai pihak yang dipaparkan dalam rapat koordinasi terdapat 33 desa di Kabupaten Bima yang mengalami dampak kekeringan. Jumlah titik-titik kekeringan terbagi lebih dari 57 lokasi. Sementara masyarakat yang merasakan dampak dari musim kemarau tersebut paling sedikit 3.165 kepala keluarga.
Sejumlah desa di Kabupaten Bima yang mengalami dampak dari kekeringan pada musim kemarau yaitu Desa Mbawa dan Desa Doridungga Kecamatan Donggo, Dusun Ndano Ndere Desa Bajo dan Desa Kananta Kecamatan Soromandi, Desa Sanolo dan Dusun Rababuntu Desa Nggembe Kecamatan Bolo, Desa Rade Kecamatan Madapangga, Desa Samili, Desa Kalampa, Desa Tenga, Desa Dadibou, Desa Waduwani Kecamatan Woha, Desa Ntori, Desa Pesa, Desa Kombo, Desa Raba Kecamatan Wawo, Desa Ragi, Desa Tonggondoa, Desa Panda, Desa Belo, Desa Tonggorisa, Desa Dore, Desa Bre, Desa Ntonggu, Desa Teke, Desa Nata, Desa Roi Kecamatan Tonggorisa, Desa Kole Kecamatan Ambalawi, Desa Sambane, Desa Dumu, Desa Rompo Kecamatan Langgudu, dan Desa Sangiang Kecamatan Wera.
Rusdi mengatakan, sesuai rencana yang dibahas dalam rapat koordinasi, pemerintah akan melanjutkan penyaluran air bersih ke sejumlah wilayah di Kabupaten Bima mulai Jumat (27/7/2018). Sesuai rencana air bersih yang akan disalurkan besok sebanyak 255.000 liter menggunakan dua armada mobil tangki air.
Sesuai rencana pemerintah daerah melalui BPBD Kabupaten Bima, penyaluran air bersih pada Jumat yaitu di Desa Rade Kecamatan Madapangga sebanyak 40.000 liter, Desa Sanolo Kecamatan Bolo (40.000), Desa Kalampa dan Desa Samili masing-masing 40.000 liter, Desa Waduwani (30.000), Desa Dadibou (5.000), Desa Tenga Kecamatan Woha (15.000), Desa Bre (10.000), Desa Ragi (20.000), Desa Roi Kecamatan Palibelo (10.000) dan Desa Sangiang Kecamatan Wera 5.000 liter.
Rusdi juga menjelaskan, berdasarkan rumusan Rakor, tanggung jawab penyelenggaran penanggulangan bencana adalah pemerintah daerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Sesuai amanat amanat Perda Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pelanggulangan Bencana Daerah, penting mewujudkan pendanaan penanggulangan bencana1 persen dari total APBD.
Selain itu, penyusunan rencana anggaran belanja desa (APBDes) harus mengalokasikan dana tidak terduga untuk penanganan keadaan darurat bencana di masing-masing desa dengan besaran minimal Rp10 juta.
“Selain itu juga, sesuai penyerahan sebagian kewenangan daerah kepada pemerintah kecamatan agar sesegera mungkin informasi awal ancaman dan dampak bencana dilaporkan kepada Bupati Bima melalui BPBD Kabupaten Bima,” pungkas mantan pejabat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bima ini. [AD]
